Rabu, 03 Agustus 2016

Polres Probolinggo Gelar Rakor & Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial


Probolinggo - Guna menjaga toleransi antar umat beragama serta mencegah konflik di Kabupaten Probolinggo, Rabu (3/8) siang tadi, Polres Probolinggo menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi Undang-undang Nomor 07 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kapolres Probolinggo AKBP Arman Asmara Syarifuddin didampingi dari Bakesbanglinmas Probolinggo perwakilan dari Sekda Kabupaten Probolinggo, Perwakilan Kodim 0820, MUI serta FKUB.

Kapolres mengatakan, saat ini penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Probolinggo masih belum maksimal. Salah satu contoh yakni masalah isu santet yang masih muncul dalam masyarakat. Tidak adanya undang-undang penyelesain tentang konflik sosial tersebut terkadang memunculkan kesulitan bagi aparat penegak hukum. Namun, sebagai antisipasinya, hal tersebut dapat diselesaikan dengan cara preventif dan musyawarah.

Menyikapi masalah konflik sosial di Kabupaten Probolinggo yang masih cukup banyak, kedepan akan dibuat tim satuan petugas yang tergabung dengan konflik sosial. Apabila nantinya terjadi konflik yang besar, akan dibuatkan MoU serta mengundang beberapa instansi untuk menyiapkan beberapa personel sebagai penanggulangan konflik yang kemudian akan dimasukkan ke APBD. Satgas-satgas tersebut nantinya akan dibentuk di setiap rayon atau kecamatan. Kesepakatan dimulai dari edukasi tentang undang-undang konflik sosial sehingga nantinya dapat dimengerti tahapan-tahapan konflik sosial yang kemudian diadakan simulasi.

Kapolres menambahkan, dirinya meminta peran tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Probolinggo untuk saling menjaga toleransi di lingkungan masing-masing, sehingga tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.