Senin, 20 Februari 2017

Mantan Kades Klenang Lor Jadi Tersangka Korupsi

PROBOLINGGO - Satreskrim Polres Probolinggo menetapkan mantan Kades Klenang Lor, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, Slamet Basuki sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD).

Itu  setelah penyidik menemukan dua alat bukti yang  cukup untuk menjerat Slamet. Hal ini tentu saja menambah deretan panjang kades aktif maupun mantan kades dalam pusaran kasus korupsi ADD. Sebelumnya, kasus serupa juga menjerat  kades Warujinggo, Kecamatan Leces, Tholib.

Sama halnya Tholib, diduga Slamet menyalahgunakan ADD tahun 2010, 2011, dan 2012. Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo menyebutkan, tim unit tipikor Polres Probolinggo mulai melakukan penyelidikan dugaan korupsi dengan nilai total  anggaran berkisar Rp 210 juta  itu, sejak tahun 2016 lalu.

Selama setahun ini, penyidik terus mengumpulkan data serta memeriksa saksi. Ketika proses penyelidikan dinyatakan cukup, penyidik dari unit Tipikor Polres Probolinggo menaikkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Termasuk menetapkan Slamet Basuki sebagai tersangka.

Meski sudah menyandang status tersangka, yang bersangkutan tidak ditahan. Selain itu, tersangka Slamet juga kooperatif. Kasat Reskrim Polres Probolinggo, AKP Hariyanto membenarkan jika pihaknya sudah menetapkan Slamet sebagai tersangka.

“Sudah tahap penyidikan. Mantan kepala desa sudah kami tetapkan tersangka juga,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo kemarin (18/2). AKP Hariyanto menjelaskan, penyidikan dilakukan karena disinyalir ada penyalahgunaan  dana ADD selama kurun waktu 3 tahun.

Pihaknya pun turun melakukan penyelidikan, dan ditemukan adanya dugaan penyelewengan dana ADD. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memastikan adanya kerugian negara berkisar Rp 82 juta.

“Kami tetapkan mantan kades sebagai tersangka, karena dia yang bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut,” ungkapnya.

Seperti halnya, tahun 2010 lalu, kegiatan  rehabilitasi balai desa yang diduga tidak sesuai dengan bestek. Kemudian, di tahun berikutnya yakni 2011, ada pembangunan fisik jalan paving. Terakhir pembangunan gorong-gorong di desa pada tahun 2012.

“Selain anggaran kegiatan fisik, juga non fisik. Seperti halnya pemberian honor perangkat desa yang tidak sesuai dengan semestinya. Termasuk pengadaan inventaris-inventaris kantor desa juga diduga bermasalah,” paparnya.