KANIT PATROLI POLSEK GADING HADIRI KEGIATAN PELAKSANAAN LAPORAN LKPJ DAN LPPD DI DESA DANDANG KEC.GADING

Polres Probolinggo - Polsek Gading - Mengawali kegiatan di tahun 2018, pada hari Selasa Tanggal 09 Januari 2018 jam 08.00 s/d 09.30 wib Kanit Patroli Polsek Gading IPDA Joko Purnomo mewakili Kapolsek Gading menghadiri kegiatan pelaksanaan laporan  keterangan pertanggungjawaban ( LKPJ ) Kepala Desa dan Laporan pelaksanaan pemerintah desa ( LPPD ) tahun anggaran 2017 tentang pengelolaan keuangan Desa dibalai Desa Dandang Kec. Gading.

Hadir dalam kegiatan musyawarah LKPJ dan LPPD tersebut antara lain Forkopimka Gading , Seluruh perangkat desa, Mahasiswa KKN dari UNAIR Surabaya, Toga dan Tomas Desa Dandang, BPD, LKD dan masyarakat Desa Dandang Kec.Gading.

Dalam laporannya, kepala desa Dandang Ibu Supiyatin  membeberkan sejumlah data penting berbagai kegiatan dan realisasi dari alokasi anggaran yang menunjukkan keberhasilan Pemdes di tahun 2017 dengan realisasi sesuai dengan pencapaian kerja di tahun tersebut. Meski demikian, juga mengungkapkan pada laporannya sejumlah item belum mencapai target dan ke depan harus lebih ditingkatkan dengan bekerja dengan lebih keras lagi.

Dalam kesempatan tersebut Kanit Patroli Polsek Gading IPDA Joko Purnomo mewakili Kapolsek Gading Menyampaikan peran Babinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan dan penanganan Dana Desa untuk itu  Bhabinkamtibmas bisa mengawasi, dan mengajak masyarakat terlibat dalam proses penggunaan serta pengawasan dana desa. Selain itu, dalam pelaksanannya pun di setiap desa wajib memajang baliho rencana penggunaan dana desa dan realisasi penggunaan.

Ditempat terpisah Kapolsek Gading AKP Sugeng Supriantoro, SH menyampaikan apabila terdapat perbuatan penyalahgunaan keuangan desa seperti penyalahgunaan Alokasi Dana Desa merupakan perbuatan yang dilarang maka yang bersangkutan bisa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.Selain itu, perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara. ( sek gading )