Monday, April 16, 2018

Gelar FGD, Polres Probolinggo Bahas Pilkada Damai dan Berita Hoax


Tribratanews Polres Probolinggo - Untuk menangkal berita hoax di media sosial serta mewujudkan Pilkada Probolinggo tahun 2018 secara damai, Polres Probolinggo mengundang sejumlah elemen masyarakat dalam kegiatan Forum Grup Diskusi (FGD) yang digelar di Gedung Islamic Centre Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Senin (16/4).

Dengan tema "Mencegah Konflik Sosial Isu Sara, Ujaran Kebencian dan Berita HOAX Menuju Pilkada Damai 2018, Kapolres Probolinggo AKBP Fadly Samad memimpin langsung jalannya FGD. Kegiatan dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Probolinggo, kapolsek jajaran Polres Probolinggo, Danramil, Camat se-Kabupaten Probolinggo, FKUB Kabupaten Probolinggo, MUI, Toga dan Tomas Kabupaten Probolinggo.

“FGD ini penting diadakan sebagai salah satu bentuk komitmen kita untuk mewujudkan Pilkada damai dan juga sebagai media mencerdaskan masyarakat agar kita bisa bijak dalam bermedia sosial,” ujar kapolres.

Dalam sambutannya, kapolres juga menyampaikan, selain bertujuan untuk cipta kondisi menjelang pilkada terkait beredarnya berbagai permasalahan masyarakat menjelang pilkada di kabupaten Probolinggo, diharapkan juga para petinggi wilayah untuk melaksanakan sinergitas dengan masyarakat agar tercipta sebuah suasana damai di masyarakat agar pilkada berjalan aman, lancar, dan terkendali.

"Dikarenakan adanya istilah polaritas terlegitimasi maka dikhawatirkan dapat terjadi konflik antara dua kubu yang terpolarisasi sehingga rentan akan adanya black champagne atau kampanye hitam," imbuhnya.

Tak hanya itu, dibentuknya satgas nusantara, tujuannya sebagai agen cooling system di masyarakat untuk bersama-sama menyatukan persepsi dengan harapan tidak terjadinya gesekan di masyarakat.

Selain kapolres, dari MUI juga memberikan paparannya terkait berita Hoax tentang ajaran agama islam. Sedangkan Kasat Intelkam dan Kasat Reskrim memaparkan terkait undang-undang ITE dan apa saja kriteria ujaran kebencian yang dapat diproses hukum termasuk juga bagaimana polisi memproses hukum bagi mereka yang dilaporkan akibat melakukan ujaran kebencian.